Legalisasi Aset

Legalisasi Aset
Apr 15, 2017 LEGALITAS PROPERTY

Legalisasi Aset

OLEH Asep

Legalisasi aset

Legalisasi aset adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melegalisasi (mensertipikasi) aset berupa tanah belum bersertipikat milik (yang telah dimiliki/dikuasai) oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan sumber pembiayaan penyelenggaraannya, legalisasi aset dapat dibedakan menjadi legalisasi aset dengan rupiah murni dan legalisasi aset dengan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Melalui legalisasi aset dengan rupiah murni, tanah milik/yang dikuasai oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu disertipikatkan dengan inisiatif dari pemerintah serta biaya pengelolaan seluruh proses adminsistrasi pertanahan (adjudikasi, pendaftaran tanah, serta penerbitan sertipikat) sepenuhnya dibebankan kepada Negara. Semenatara untuk legalisasi dengan PNBP diselenggarakan dengan inisitaif dari pemilik atau pemohon hak atas tanah dan sumber biaya pengelolaannya dibebankan kepada pemilik tanah/pemohon hak atas tanah.

Tanah milik yang telah bersertipikat selanjutnya akan dapat antara lain (disamping banyak lagi manfaat), dimanfaatkan sebagai sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama dalam rangka penguatan modal usaha, sehingga berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya percepatan legalisasi aset/tanah merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar dan diberikan legalitas asetnya berupa sertipikat hak atas tanah, akan berpengaruh terhadap kepastian hukum atas aset tanah, baik bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Pada gilirannya pemilikan/penguasaan tanah yang belum terlegalisasi tersebut, akan rentan terhadap terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Sebagai wujud pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pertanahan dan untuk mendorong tumbuhnya sumber–sumber ekonomi masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terus mengembangkan program prioritas Legalisasi Aset dengan Rupiah Murni, melalui kegiatan:

  1. Sertipikat Tanah Prona
  2. Sertipikat Tanah Petani
  3. Sertipikat Tanah Nelayan
  4. Sertipikat Tanah UKM
  5. Sertipikat Transmigrasi
  6. Sertipikat Tanah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Sertipikasi PRONA

Nama kegiatan legalisasi asset yang umum dikenal dengan PRONA, adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA.

Peserta PRONA berkewajiban untuk:

  1. Menyediakan/menyiapkan Alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa).
  3. Menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.
  4. Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

KRITERIA SUBYEK PRONA

Subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan penghasilan tetap:

  1. pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan;
  2. veteran, Pegawai Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I (III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan Kapten dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat sampai dengan Komisaris Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir;
  3. istri/suami veteran, istri/suami Pegawai Negeri Sipil, istri/suami prajurit Tentara Nasional Indonesia, istri/suami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dan akta nikah;
  4. pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun;
  5. janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda pensiunan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun janda/duda dan akta nikah.

KRITERIA PENETAPAN LOKASI

Di dalam penetapan lokasi PRONA perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahanan yang tersedia.

  1. Kondisi Wilayah :
    Lokasi Kegiatan PRONA diarahkan pada wilayah-Wilayah sebagai berikut:
    • desa miskin/tertinggal;
    • daerah pertanian subur atau berkembang;
    • daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota;
    • daerah pengembangan ekonomi rakyat;
    • daerah lokasi bencana alam;
    • daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan;
    • daerah diluar sekeliling transmigrasi;
    • daerah penyangga daerah Taman Nasional;
    • daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam.
  2. Infrastruktur Pertanahan
    Penetapan lokasi wilayah desa/kelurahan PRONA, hendaknya memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanahan, antara lain:
    1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
    2. Inventarisasi Pengaturan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T);
    3. Peta Penatagunaan Tanah;
    4. Peta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Fotogrametis);
    5. Infrastruktur Titik Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran;
    6. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    7. Mobil dan peralatan Larasita; dan
    8. Infrastruktur lainnya.

KRITERIA OBYEK PRONA

  1. Tanah sudah dikuasai secara fisik
  2. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)
  3. Bukan tanah warisan yang belum dibagi
  4. Tanah tidak dalam keadaan sengketa
  5. Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang dibuktikan dengan KTP
  6. Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA.

LUAS dan JUMLAH TANAH OBYEK PRONA

  1. Tanah Negara:
    • Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 500 m2 (lima ratus meter persegi); dan
    • Tanah pertanian dengan luas sampai 2 ha (dua hektar).
  2. Penegasan konversi/pengakuan hak :
    • Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan
    • Tanah pertanian dengan luas sampai 5 ha (lima hektar).
  3. Jumlah bidang tanah:
    Bidang tanah yang dapat didaftarkan atas nama seseorang atau 1 (satu) peserta dalam kegiatan PRONA paling banyak 2 (dua) bidang tanah

TAHAPAN PELAKSANAAN PRONA

  1. Penyerahan DIPA
  2. Penetapan Lokasi
  3. Penyuluhan
  4. Pengumpulan data (alat bukti/alas hak, Penetapan Peserta)
  5. Pengukuran dan Pemetaan
  6. Pemeriksaan Tanah
  7. Pengumuman
  8. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (Penetapan Hak)
  9. Penerbitan sertipikat/Pembukuan Hak
  10. Penyerahan Sertipikat

SUMBER BIAYA PRONA

Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan PRONA bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-BPN RI. Anggaran dimaksud meliputi biaya untuk:

  1. Penyuluhan;
  2. Pengumpulan Data (alat bukti/alas hak);
  3. Pengukuran Bidang Tanah;
  4. Pemeriksaan Tanah;
  5. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis;
  6. Penerbitan Sertipikat;
  7. Supervisi dan Pelaporan.

Sedangkan biaya materai, pembuatan dan pemasanagan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.

Sertipikasi Tanah Petani

Sertipikat Tanah Petani adalah sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi aset. Objek kegiatan ini adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh petani sedangkan subjek kegiatan ini adalah petani (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan). Seperti kegiatan legalisasi aset lainnya, sertipikasi tanah petani pada hakekatnya merupakan proses adminstrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, (pengukuran, pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan/pemberian hak), pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sertipikasi tanah petani dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi petani, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan Keputusan bersama Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor: 2/SKB/BPN/2004 tanggal 02 September 2004.

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk :

  1. Mendukung dan mempertahankan Program Ketahanan Pangan Nasional;
  2. Memberikan kepastian hak atas tanah dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang diusahakan masyarakat petani yang tinggal dipedesaan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman;
  3. Meningkatkan nilai manfaat lahan yang semula berupa sebidang tanah predikat modal pasif menjadi modal aktif dapat terwujud, sehingga dapat digunakan sebagai alat penjaminan bagi petani dalam rangka penguatan kemampuan permodalan usaha taninya.
  4. Untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lainnya.

KRITERIA SUBYEK :

Subyek kegiatan pensertipikatan tanah petani adalah petani perorangan WNI yang tergabung dalam kelompok tani binaan.

SYARAT SUBYEK HAK :

  1. Petani pemilik penggarap lahan pertanian rakyat (Tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan) dengan luas lahan maksimal 2 Ha perbidang/KK.
  2. Berdomisili dikecamatan yang sama atau kecamatan yang bersebelahan dengan lokasi tanah, sebagai anggota/pengurus kelompok tani binaan.
  3. Memliki tanah pertanian yang belum bersertipikat.
  4. Calon peserta merupakan petani hasil inventarisasi dan identifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan seleksi oleh Kelompok Kerja Kabupaten/Kota setempat serta verifikasi oleh Kantor Pertanahan setempat, dan calon peserta dapat menjadi peserta setelah ditetapkan dengan SK Kepala Kantor Pertanahan.
  5. Memiliki bukti kepemilikan dan menguasai serta menggarap tanah yang bersangkutan.
  6. Sanggup membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh.
  7. Bersedia tidak mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukkan lainnya.

KRITERIA OBYEK :

  1. Tanah dalam kawasan budidaya pertanian sesuai rencana tata ruang wilayah Kab/Kota.
  2. Tanah merupakan lahan pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan).
  3. Luas tanah pertanian maksimal 2 ha.
  4. Tanah belum besertipikat dan tidak dalam sengketa.
  5. Bukan tanah warisan yg belum dibagi.
  6. Tanah berada dalam satu hamparan desa dengan obyek lainnya.

BIAYA :

  • Kegiatan pra (inventarisasi, identifikasi dan seleksi peserta) dan pasca (pembinaan dan pengolahan dan pemasaran) sertipikasi hak atas tanah, diharapkan bersumber dari APBD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
  • Pengelolaan sertipikasi hak atas tanah teralokasi pada DIPA BPN RI (Kanwil/Kantah) setempat.
  • Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) dan PPh, serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan dan pemasangan patok batas tanah, pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakekatnya menjadi beban pemilik tanah.

 

Sertipikasi Tanah Nelayan

Sertifikasi Tanah Nelayan adalah sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi asset. Sertipikasi tanah nelayan pada hakekatnya adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sertipikasi tanah nelayan merupakan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional RI dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan bersama Nomor: 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan Nomor: 7–SKB–BPNRI–2007 tanggal 15 November 2007 Program ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hak berupa sertipikasi tanah kepada nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dengan tujuan yang ingin dicapai :

  1. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah (asset) nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil,
  2. Memberikan/meningkatkan akses permodalan berupa kemampuan jaminan kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha,
  3. Meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/ perbankan untuk penyaluran kredit.

KRITERIA SUBYEK

  1. Perorangan,
  2. Warga Negara Indonesia,
  3. Memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili tetap,
  4. Pekerjaan utama sebagai nelayan atau menjalankan usaha penangkapan ikan skala kecil,
  5. Memiliki tanah pertanian atau non pertanian yang belum bersertipikat,
  6. Memiliki bukti kepemilikan tanah,
  7. Memberikan keterangan tertulis di atas materai tentang riwayat perolehan tanah,
  8. Bersedia menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan,
  9. Berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan tanah pertanian yang akan disertipikatkan,
  10. Sanggup membayar biaya perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan uang pemasukan kepada negara serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

KRITERIA SUBYEK KHUSUS

  1. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, memiliki dan menjalankan usaha dibidang penangkapan ikan dengan omzet penjualan maksimal senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahun atau mempergunakan kapal penangkap ikan, baik satu unit atau lebih dengan bobot kumulatif maksimum 10 gross tonnage (GT);
  2. Mempergunakan alat penangkapan ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
  3. Mempunyai bukti tanda pendaftaran/pencatatan kapal penangkap ikan bagi kapal berbobot kurang dari 5 GT atau Surat Izin Penangkapan Ikan bagi kapal dengan bobot lebih besar atau sama dengan 5 GT yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan ditingkat Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Peraturan Daerah tentang perizinan dibidang penangkapan ikan, menyampaikan bukti tanda pendaftaran/pencatatan.

KRITERIA OBYEK :

  1. Tanah belum bersertipikat dan tidak dalam sengketa.
  2. Luas Tanah Mkasimum 2.000 M2 untuk tanah non pertanian atau maksimum 2 hektar untuk tanah pertanian;
  3. Untuk tanah milik adat disertai dengan Surat Keterangan Kepala desa/Lurah Setempat
  4. Untuk tanah pertanian, pemohon berada pada kecamatan domisili tetap atau kecamatan yang berbatasan;
  5. Mempunyai surat bukti penguasaan/pemilikan tanah;
  6. Terhadap tanah warisan harus dilakukan pembagian terlebih dahulu kepada calon subyek hak selaku ahli waris;
  7. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang.

BIAYA :

  1. Kegiatan pra dan pasca sertipikasi hak atas tanah teralokasi pada DIPA Kementerian/Lembaga dan/atau SKPD terkait.
  2. Kegiatan sertipikasi hak atas tanah teralokasi pada DIPA BPN RI (Kanwil/Kantah) setempat.
  3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) dan PPh serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dibebankan kepada pemilik tanah.

Sertipikasi Tanah UKM

Sertipikat Tanah UMK adalah sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi asset dengan subyek hak adalah pengusaha kecil dan mikro. Sertipikasi tanah UMK pada hakekatnya adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh perorangan pengusaha kecil dan mikro. Legalisasi aset ini merupakan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional RI dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri. Program ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hak berupa sertipikasi tanah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

CAKUPAN USAHA MIKRO

Usaha Mikro yang menjadi obyek kegiatan ini adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam Koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

CAKUPAN USAHA KECIL

Usaha Kecil yang menjadi obyek kegiatan ini adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau beralifiasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Program Sertipikat Tanah UMK adalah menciptakan jejaring kerja dan sinergi Percepatan Program Pemeberdayaan Usaha Mikro dan kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.

KRITERIA SUBYEK

  1. Usaha mikro, kecil dan/atau koperasi
  2. Calon dan/atau debitur perbankan/koperasi yang memenuhi kriteria kelayakan dari perbankan/koperasi.

PROSEDUR SELEKSI DAN PENETAPAN UMK SEBAGAI PESERTA PROGRAM

  1. Dinas/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan inventarisasi dan identifikasi calon peserta Program;
  2. Hasil inventarisasi dan identifikasi calon peserta program, disampaikan kepada Pokja Kabupaten/Kota untuk dilakukan seleksi atas calon peserta program;
  3. Kantor Pertanahan melakukan verifikasi atas hasil seleksi dan hasilnya dibuat dalam bentuk daftar yang memuat nama, luas tanah, letak tanah dan status tanah.
  4. Jika terdapat peserta program yang mengundurkan diri, maka penggantinya diambil dari daftar calon peserta program hasil seleksi dengan mempertimbangkan urutan prioritas;
  5. Kepala kantor Pertanahan menetapkan Surat Keputusan peserta program definitif

KRITERIA OBYEK

  1. Tanah tidak dalam sengketa
  2. Luas tanah : Tanah non pertanian mak 2.000 m 2; dan Tanah pertanian maksimal 2 ha.
  3. Bukan tanah warisan yg blm dibagi
  4. Tanah sudah dikuasai secara fisik oleh pelaku UMK
  5. Lokasi tanah berada dlm kabupaten/kota yang dibuktikan dengan KTP
  6. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)
  7. Apabila bidang tanah yang dimohon diatas tanah hak pengelolaan, harus memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUMBER BIAYA :

Usaha Mikro dan Kecil Peserta Program memperoleh fasilitas dalam bentuk

  1. Bantuan biaya pengelolaan kegiatan sertipikasi tanah sesuai dengan DIPA Badan Pertanahan Nasional dan
  2. Pengurangan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan /KPP Pratama setempat sesuai perundang-undangan.
  3. Biaya lain seperti materai, pembuatan dan pemasangan patok batas tanah, biaya pembuatan dokumen pemilikan/penguasaan tanah dibebankan kepada pemilik tanah.

Sertipikasi Tanah Transmigrasi

 

Sertipikasi Tanah Transmigrasi adalah sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi asset. Sertpikasi Tanah Transmigrasi adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah, pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah bagi warga transmigrasi. Pensertipikatan tanah transmigrasi merupakan salah satu tahapan (segment) dalam rangkaian proses pembangunan transmigrasi.

 

Sertipikasi tanah transmigrasi dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan rangkaian kegiatan penempatan (pemukiman) dan pembinaan transmigrasi. Setiap transmigran yang telah dimukimkan dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan akan mendapatkan bidang tanah untuk pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Semua bidang tanah dimaksud akan diserahkan kepada setiap kepala keluarga transmigran dengan satus hak yang bersertipikat. Tujuan pensertipikatan tanah transmigrasi adalah memastikan bahwa setiap kepala keluarga transmigrasi yang telah ditempatkan dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, mendapat bidang tanah yang dijanjikan dengan status hak yang kuat (bersertipikat).

 

Pensertipikatan tanah transmigrasi merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diselenggrakan secara koordinatif lintas instansi. Di dalam kegiatan pensertipikatan tanah transmigrasi koordinasi yang baik senantiasa menjadi factor kunci keberhasilan. Jajaran Badan Pertanahan Nasional berkoordinasi secara teknis dengan Kementerian Transmigrasi di tingkat pusat dan dengan Pemerintah Provinsi (khususnya SKPD yang membidangi ketransmigrasian) serta Pemerintah Kabupaten/Kota (khususnya SKPD yang membidangi ketransmigrasian).

 

SUBYEK PENSERTIPIKATAN TANAH TRANSMIGRASI

 

Subyek atau peserta Pensertipikatan Tanah Transmigrasi adalah warga transmigrasi yang telah terverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat serta diusulkan oleh instansi yang membidangi ketransmigrasian.

 

KRITERIA PENETAPAN LOKASI

 

Di dalam penetapan lokasi pensertipikatan tanah transmigrasi disyaratkan kejelasan status tanah lokasi pemukiman, yakni harus merupakan bagian darti tanah yang telah berstatus Hak Pengelolaan Transmigrasi serta tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau memiliki permasalahan yang belum terselesaikan.

 

SUMBER BIAYA PENSERTIPIKATAN TANAH TRANSMIGRASI

 

Seluruh biaya untuk pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Transmigrasi bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-BPN RI. Sedangkan biaya penyiapan calon peserta sampai ditetapkan menjadi peserta pensertipikatan tanah transmigrasi, bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke Kementerian yang membidangi Transmigrasi dan/atau SKPD Provinsi serta SKPD Kabupaten/Kota.

 

Sertipikasi Tanah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Sertipikasi tanah masyarakat berpenghasilan rendah atau disingkat MBR adalah sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi asset. Kegiatan ini pada hakekatnya adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendafataran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Legalisasi Aset ini, merupakan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional RI dengan Kementrian Perumahan Rakyat RI berdasarkan kesepakatan bersama antara Kementrian Perumahan Rakyat RI dengan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor: 08/SKB/M/2010 dan Nomor: 7/SKB/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertipikat Hak Atas Tanah.

KRITERIA SUBYEK :

  1. WNI
  2. Sudah berkeluarga dibuktikan dengan akta perkawinan
  3. Berpenghasilan tetap yang dibuktikan dengan daftarpenghasilan dari kantor tempat bekerja atau berpenghasilan tidak tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari kantor lurah/kepala desa tempat domisili
  4. Memiliki ktp dan kk sesuai dengan domisili tetap
  5. Memiliki tanah sendiri tetapi belum mempunyai rumah atau memiliki tapi tidak layak huni
  6. berdomisilidiwilayah hukum yang sama dengan letak tanah dan merupakan rumah pertama
  7. Belum pernah menerima bantuan pembangunan atau perbaikan rumah dari pemerintah atau pemda

KRITERIA OBYEK :

  1. Tanah dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya, tidak dalam status sengketa dan sebagai tempat berdirinyarumah yang akan dibangun
  2. Tanah belum bersertipikat
  3. Tanah tidak dalam keadaan dijaminkan
  4. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
  5. Luas tanah maksimal 2000 m2 yang peruntukannyabagi perumahan
  6. Penggunaan tanah sesuai dengan RTRW

SUMBER BIAYA :

  1. Kegiatan pra dan pasca sertipikasi hak atas tanah ada pada DIPA Kementerian Perumahan Rakyat
  2. Kegiatan sertipikasi hak atas tanah ada pada DIPA BPN RI (Kanwil/Kantah) setempat.
  3. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) dan PPh serta biaya-biaya lain yang ditentukan ole pemerintah daerah setempat, termasuk materai, pembuatan dan pemasangan patok batas bidang tanah serta pembuatan dokumen tanda bukti kepemilikan/penguasaan tanah, dibebankan kepada pemilik tanah.

 


KOMENTAR

PENCARIAN BERITA

2018 © PRIME SYSTEM

Powered by: